Parpannews.com | Jakarta, – Ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, namun juga pada peran aktif dan kolaborasi dunia usaha dalam menjamin kelancaran rantai distribusi serta stabilitas pasok. Menanggapi hal ini, Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ketua Pelaksana FGD, Radian Azhar, menegaskan bahwa konsolidasi pengusaha nasional adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ia menilai, ketahanan pangan tidak bisa hanya dibangun melalui kebijakan top-down pemerintah, melainkan memerlukan kesadaran kolektif dunia usaha sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” tegas Radian.
Radian menyoroti posisi strategis Jakarta sebagai pusat konsumsi dan mobilitas ekonomi yang menuntut sistem pangan yang lebih tangguh, efisien, dan adil. Menurutnya, ketimpangan akses pangan di Ibu Kota sering menjadi cermin lemahnya integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan kebijakan daerah.
“Kami ingin melahirkan gagasan nyata, inovasi, serta peta jalan kolaboratif yang bisa diimplementasikan. Tujuan akhirnya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Radian.
FGD ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, antara lain: Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, S.E., perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, S.E. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Viktor Aritonang, perwakilan Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta Analia Trisna, M.M., serta Ketua Umum MW KAHMI Jaya M. Ichwan Ridwan, S.E.
Diskusi yang dinamis turut menghadirkan narasumber ahli seperti Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si. Raditya Endra Budiman, Rhesa Yogaswara, S.Si., M.M., CIFP, dan pelaku usaha. Mereka membedah tantangan ketahanan pangan urban, mulai dari isu logistik, inflasi harga, hingga dampak perubahan iklim.
Kehadiran para narasumber menunjukkan bahwa isu ketahanan pangan merupakan ekosistem bisnis yang luas, mencakup teknologi, kebijakan, dan tata kelola pasar. HIPKA dan KAHMI Jaya mengambil peran strategis untuk membangun jembatan dialog antara sektor publik dan swasta.
Radian menambahkan, salah satu persoalan mendasar adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya inovasi distribusi. Dalam konteks Jakarta yang padat, ketahanan pangan juga berarti ketahanan sosial.
“Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tutupnya.
FGD ini menegaskan kembali peran pengusaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa ketahanan pangan di Jakarta dan secara nasional menjadi komitmen bersama yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045.(red)
